UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preambule)

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan

peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang

kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

                                 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan  adalah  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan

yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota

negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

                                 

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar

daripada haluan negara.

BAB III

                  KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

                                 

Pasal 4

                                 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang

Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

                                 

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  menjalankan  undang-undang

sebagaimana mestinya.

Pasal 6

 

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara

yang terbanyak.

Pasal 7

 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya

dapat dipilih kembali.

Pasal 8

                                 

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa

jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

                                  

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau

berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

_Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil

Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa_.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

_Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia

(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang

teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa_.

                             

Pasal 10

 

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan

Angkatan Udara.

Pasal 11

                                 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

 

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan

dengan undang-undang.

Pasal 13

 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

 

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

 

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

                                 

Pasal 16

 

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan

usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

                                  

Pasal 17

 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

                                 

Pasal 18

 

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-

daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

                                 

Pasal 19

 

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

 

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan

Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

 

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undangundang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh

Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan

Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

 

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

                             

BAB VIII

HAL KEUANGAN

                                 

Pasal 23

 

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah,

maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BadanPemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasilpemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.                             

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

                                  

Pasal 24

 

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

 

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-

undang.

BAB X

WARGA NEGARA

                                 

Pasal 26

 

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

Pasal 28

 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.

                            

BAB XI

A G A M A

                                 

Pasal 29

 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

                            

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA

                                 

Pasal 30

 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

    

BAB XIII

P E N D I D I K A N

                                 

Pasal 31

 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang

diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

 

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

                             

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

                                 

Pasal 33

 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

 

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA

                                 

Pasal 35

 

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

                                 

Pasal 37

 

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang

hadir.

ATURAN PERALIHAN

                                 

Pasal I

 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan

pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

 

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan

yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

 

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia.

Pasal IV

 

Sebelum  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan

Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

 

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia

mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar

ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang

untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

About these ads