STANDAR KOMPETENSI :

5.   Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan

KOMPETENSI DASAR :

5.1  Mendiskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.

5.2  Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.3  Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.

INDIKATOR            :

  1. Mendeskripsikan Dasar hukum ,Asas dan stelsel , Syarat menjadi warganegara
  2. Mendiskripsikan pewarganegaraan di Indonesia.
  3. Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  4. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku.

MATERI       :

  1. Dasar hukum ,Asas dan stelsel , Syarat menjadi warganegara
  2. Pewarganegaraan di Indonesia.
  3. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  4. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan

RINGKASAN MATERI

1.  Kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia.

A. Dasar hukum yang mengatur warganegara

Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujutkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 yaitu:

  1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
  2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Hal-Hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Didalam suatu negara rakyat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Penduduk dan bukan penduduk

      Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tetentu yang telah ditetapkan oleh peraturan negara tertentu diperkenankan mempunyai tempat tinggal tetap (domisili) dalam wilayah negara itu.

Bukan penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu

2. Warga negara dan bukan warga negara.

Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara.

Bukan waga negara (orang asing) adalah mereka yang berada dalam suatu negara tapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan negara dimana mereka berada .

Pembedaan rakyat berdasarkan dengan hubungannya dengan daerah tertentu (tempat tinggal) dalam suatu negara disebut penduduk. Sedangkan pembedaan rakyat berdasarkan hubungannnya dengan pemerintah negaranya disebut warga negara.

Perbedaan status sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki baik yang menyangkut politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun hankam.

Hak-hak penduduk seperti:

  1. Mendapat perlindungan hukum atas tempat tinggal,keselamatan jiwa, harta kekayaan serta kehormatannya.
  2. Kebebasan beragama dan beribadat
  3. Mengembangkan kreatifitasnya selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Kewajiban-kewajiban penduduk                                                  

  1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku
  3. Menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Dasar hukum yang mengatur warga Negara Indonesia adalah:

  1. Pasal 26 UUD’45.
  2. UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

B.     Asas dan stelsel dalam kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan berarti dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menetukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu

1.  Asas Ius sanguinis

     Asas Ius sanguinis adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tua nya berada dan dilahirkan. Asas ini dianut di negara cina.

2.  Asas Ius soli.

      Asas Ius soli adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat  dimana orang tersebut dilahirkan. Asas ini dianut di negara Inggris, Mesir, Amerika.

Suatu negara dalam menggunakan asas kewarganegaraan sangat ditentukan oleh kepentingan negara tersebut, kadang digunakan satu asas saja tapi ada juga negara yang menggunakan kedua asas tersebut.

Misalnya : Orang yang berasal dari negara yang menggunakan asas Ius sanguinis kemudian pindah ke negara yang menganut asas Ius soli kemudian melahirkan, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan rangkap (bipatride). Sedangkan orang orang yang berasal dari negara yang menggunakan asas Ius soli kemudian pindah ke negara yang menggunakan asas Ius sanguinis dan melahirkan, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan (apatride).

Disamping asas-asas penentuan kewarganegaraan tersebut, suatu negara dalam memilih sekaligus menentukan warga negaranya juga memberlakukan sistim :

1.   Stelsel Aktif

      Yaitu seseorang yang ingin warganegara dari suatu negara harus melakukan tindakan hukum negara tertentu secara aktif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Stelsel aktif ini menimbulkan hak opsi yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan.

2.   Stelsel Pasif

      Yaitu seseortang menjadi warganegara dari suatu negara dengan tanpa melakukan tindakan hukum tertentu, melainkan secara otomatis. Stelsel pasif ini menimbulkan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan.

Hak-hak tersebut umumnya diberikan kepada warganegara keturunan asing untuk menghindari terjadinya kewarganegaraan rangkap (bipatride dan multipatride). Khusus hak menolak kewarganegaraan dapat berlaku juga bagi orang keturunan warganegara asli dari negara yang bersangkutan, tapi konsekuensinya bisa jadi orang yang besangkutan akan tidak mempunyai kewarganegaraan.

C.  Syarat menjadi warganegara   

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2006, orang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena :

1.   Kelahiran

Orang itu mempunyai kewarganegaraan seperti orang tuanya yang warganegaranya Indonesia.

2.   Pengangkatan

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak warga negara Indonesia

3.   Naturalisasi ( Pewarganegaraan )

Orang asing mau menjadi warganegara Indonesia harus mengajukan permohonan cecara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai kepada presiden melaui mentri, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1)      Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.

2)      Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling sedikit 5  tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

3)      Sehat jasmani dan rohani

4)      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5)      Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.

6)      Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi berwarga negara ganda.

7)      Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap.

8)      Membayar uang pewarganegaraan kekas negara.

4.   Perkawinan

Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia dihadapan pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 tahun tidak berturut-turut.

5.  Turut ayah atau ibu

Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal diwilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

6.   Pemberian

Orang asing yang telah berjasa kepada negara republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR.

Kasus:

Coba kaitkan pewarganegaraan di atas dengan proses pewarganegaraan:

  1. Christian Gonzales (pemain sepak bola asal Uruguay yang telah menjadi Timnas indonesia)
  2. Irfan Bachdim (asal Belanda yang menjadi WNI dan masuk menjadi Timnas)

D.  Hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan

Seorang warganegara Republik Indonesia dapat hilang kewarganegaraannya disebabkan oleh :

  1. Memper oleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.
  3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang besangkutan sudah beusia 18 tahun, bertempat tinggal diluar negeri.
  4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu oleh presiden.
  5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan peraturan Undang-Undang hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia
  6.  Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing.
  7. turut serta dalam pemilihan sesuatu yang besifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
  8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
  9. Bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonsia selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir.

2.   Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

A.  Landasan yang menjamin persamaan kedudukan warga negara

Yang menjadi landasan hukum pengakuan persamaan kedudukan bagi setiap warga Negara indonesia adalah :

1)      Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara yang terdapat pada sila kedua.

2)      Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesai pada alinea pertama.

3)      Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 26 ayat 1, pasal 27, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 1 dan 2.

4)      Peraturan perundang-undangan : UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM.

B.  Berbagai aspek bersamaan kedudukan setiap warga negara

Pentingnya prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara dapat dilihat dari nilai moral yang tersirat dalam prinsip persamaan, harkat, derajat dan martabat manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari sikap warga negara dan pemerintah dalam menyalurkan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Menurut Tap MPR No.IV/MPR/1999, Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dialam reformasi ini hendak dibangun dengan berlandaskan prinsip persamaan dan anti diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan tesebut adalah :

1)      Setiap manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa, Yang sama hak dan kewajibannya, sama derajatnya, tanpa membeda-bedakan suku, agama, gender, dan lain-lain.

2)      Pemerintah dan warga negara dituntut untuk bertindak dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan derajat, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

3)      Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlakukan semua warga negara tanpa diskriminasi.

4)      Pemerintah juga berwenang menindak barang siapa yang bertindak diskriminatif terhadap orang lain.

5)      Setiap warga negara wajib memperlakukan pihak lain tanpa diskriminasi. Sebaliknya mereka juga berhak atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari sesama warga negara maupun dari pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan.

Perlakuan yang tidak diskriminatif tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi berarti memberikan perlakuan terhadap semua orang sesuai dengan hak yang ada padanya. Itulah kebijaksanaan yang perlu kita sadari dalam melaksanakan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan.

C.  Perilaku  yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara

Prinsip persamaan kedudukan warga negara dapat diwujutkan dalam berbagai bentuk sikap dan perbuatan sehari-hari. Dalam mewujutkannya kita hendaknya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1)  Budaya bangsa atau budaya pancasila.

2)  Undang-Undang yang berlaku.

3)  Peraturan yang berlaku.

4)  Norma-norma yang berlaku.

5)  Kebebasan yang bertanggung jawab

Kita menyadari bahwa hidup dengan berlandaskan prinsip persamaan kedudukan bukanlah hal yang mudah. Ada saatnya kita gagal menerapkan hal tersebut, salah satu hambatan yang perlu kita sikapi adalah masih kuatnya mental feodal yang ada dalam masyarakat kita. Mental seperti itu terutama tampak pada sikap dan perilaku yang cenderung memuja status sosial secara berlebihan. Upaya untuk memerangi hal demikian itu tidaklah mudah. Diperlukan kesadaran dan kesediaan untuk tidak bersikap dan memperlakukan orang lain berdasarkan kesan terhadap penampilan fisik, tetapi sebagai pribadi yang patut dihormati dan dikasihi.

Misalnya :

1)  Dalam bergaul janganlah membedakan status sosial ekonomi seseorang.

2)  Selalu bersikap dan berperilaku yang wajar kepada orang lain.

3)  Dalam membantu orang yang terkena musih janganlah memandang ras, agama, suku, etnik, golongan, gender.

4)  Selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan lain-lain.

3.  Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dalam hal agama, suku, ras budaya dll. Namun semuanya itu merupakan satu kesatuan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa bangsa Indonesia mengakui persamaan kedudukan bagi setiap warga negara tampa membedakan ras, agama, gender, golongan, dudaya, dan suku.

  1. Ras

Adalah pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Seperti warna kulit, rambut, raut muka, dan ciri-ciri fisik yang lainnya. DiIndonesia terdapat berbagai ras seperti ras melayu mongoloid yang berada di kawasan indonesia barat hingga perbatasan pulau sulawesi, ras negroid yang hidup dikawasan Indonesia tenggara dan timur.

  1. Agama

Adalah ajaran yang terutama didasarkan antara hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesamanya, dan dengan alam sekitarnya berdasarkan suatu kitab suci. Dewasa ini agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Budha, agama Hindhu, dan agama Konghuchu. Selain itu juga masih diakuinya adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa. Namun semuanya itu memiliki kedudukan yang sama.

  1. Gender

Adalah pembedaan manusia berdasarkan pada jenis kelamin yang disebut dengan pria dan wanita. DiIndonesia juga terdapat pria dan wanita yang tinggal didalamnya. Antara pria dan wanita oleh negara Indonesia dipandang memiliki kedudukan dan derajat yang sama, maka tidak ada yang dipandang lebih rendah ataupun lebih tinggi.

  1. Golongan

Adalah kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan. Dalam masyarakat Indonesia juga banyak kita temui adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti Kelompok pemuda, remaja, kelompok profesi dll. Namun semuanya itu diberlakukan sama sebagai warga negara karena merupakan komponen bangsa Indonesia.

  1. Budaya

Adalah merupakan suatu hasil karya dari akal dan fikiran manusia. Setiap suku memiliki budaya sendiri-sendiri karena diIndonesia ini dihuni oleh berbagai macam suku maka budayanya juga beraneka ragam.keaneka ragaman budaya yang ada dalam masyarakat merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan.

  1. Suku

Adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Indonesia memiliki banyak suku dengan perbedaan kebudayaan yang tercermin pada pola dan gaya hidup mereka. Seperti suku jawa, dayak, minang, batak dll.

Keaneka ragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia tersebut harus dipandang dan diberlakukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

4 Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.

Untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam rangka menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku maka berilah tanggapan Anda dengan sikap: setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju sehingga menggambarkan sikap Anda terhadap kasus berikut ini lalu berikan alasan jawaban anda!

  1.            Pace Temon adalah petugas pembagi kupon Raskin/“beras miskin” di RT 05, dalam tugasnya dia mengutamakan warga yang memiliki ciri fisik kulit yang sama seperti dia.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

  1.  Pada saat umat Nasrani melaksanakan ibadah Natal di sebuah gereja, pemuda masjid setempat membantu melakukan pengamanan serta mengatur arus lalu lintas di depan gereja. Demikian juga pada saat ibadah Jumat bagi kaum Muslim, maka pemuda gereja turut membantu menjaga keamanan dan mengatur lalu lintas di depan masjid.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

  1.  Meskipun memiliki kualitas, kapabilitas, serta perilaku yang baik Pace Timo tidak mau memilih Mama Sari sebagai ketua RT sebab dia seorang perempuan.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

  1.  Setelah Pemilu usai, Mama Herlyn tetap tidak mau berhubungan baik dengan Mama Rieke karena berbeda partai politik yang dipilihnya.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

  1.  Sebagai warga keturunan suku Jawa yang terpilih menjadi Bupati di sebuah kabupaten di Papua, sangat wajar apabila Pak Bekso  mengembangkan budaya Jawa dan mempersulit budaya setempat untuk berkembang.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

  1.  Seorang petugas loket di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura melayani pasien berdasarkan nomor urut pendaftaran, sementara dia menolak ketika salah seorang kepala sukunya datang untuk minta dilayani lebih dahulu karena kepala suku datang belakangan.

Sikap saya ……………….. dengan alasan ………………………………………….

UJI KOMPETENSI 2

 

A.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan tepat !

1.   Orang yang berada didalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu disebut …………………………………………………………………………………………

2.   Dasar dalam menentukan masuk tidaknya seseorang sebagai warga negara disebut …………………………………………………………………………………………

3.   Orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap disebut …………………………….

4.   Hak seseorang untuk menolak kewarganegaraan disebut …………………………..

5.   Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut ……………………………….

6.   Pembedaan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik disebut ………………………………

7.   Pembedaan manusia berdasarkan jenis kelamin disebut …………………………….

8.   Hak seseorang untuk memilih kewarganegaraan disebut …………………………..

9.   Orang yang mempunyai kewarganegaraan seperti orang tuanya adalah cara memperoleh kewarganegaraan karena ………………

10. Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan maupun tujuan, disebut ……………..

B.  Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling tepat !

  1. Ketentuan yang mengatur tentang Warga negara tercantum dalam ………

a.  Pasal 24 UUD’45                                d.  Pasal 27 UUD’45

b.  Pasal 25 UUD’45                               e.  Pasal 28 UUD’45

c.  Pasal 26 UUD’45

2.   Orang yang bertempat tinggal menetap dalam wilayah suatu negara disebut ……….

a.  Warga negara                                                d.  Rakyat

b.  Penduduk                                          e.  Orang pribumi

c.  Orang asing

3.  Orang yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara disebut ….

a. Warga negara                                     d.  Rakyat

b.  Penduduk                                          e.  Orang pribumi

c.  Orang asing

4.  Pembedaan rakyat berdasarkan tempat tinggal disebut ………

a.  Orang asing                                       d.  Penduduk

b.  Orang pribumi                                              e.  Rakyat

c.  Warga negara

5.  Salah satu bukti orang bertempat tinggal disuatu wilayah adalah adanya Katu Tanda Penduduk (KTP). Memiliki KTP merupakan ………

a.  Hak warga negara                             d.  Kewajiban warga negara

b.  Hak penduduk                                             e.  Hak dan kewajiban penduduk

c.  Kewajiban warga negara

6.  Undang-undang yang mengatur tentang kewarga negaraan Indonesia dewasa ini terdapat dalam ………

a.  UU No.62 tahun 1958                                   d.  UU No.63 tahun 1968

b. UU No. 3 tahun 1946                         e.  UU No. 12 tahun 2006

c.  UU No. 3 tahun 1976

7.  Pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya disebut ……

a.  Orang asing                                       d.  Penduduk

b.  Orang pribumi                                              e.  Rakyat

c.  Warga negara

8.  Asas yang nenentukan kewarga negaraan seseorang berdasarkan pertalian darah adalah …..

a.  Ius sanguinis                                     d.  Apatride

b.  Ius soli                                                            e.  Stelsel

c.  Bipatride

9.  Negara Indonesia menganut cara penentuan warga negara seseorang berdasarkan asas …..

a.  Ius sanguinis                                     d.  Apatride

b.  Ius soli                                                            e.  Stelsel

c.  Campuran antara Ius sanguinis dan Ius soli

10. Orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada presiden. Hal ini merupakan cara memperoleh kewarganegaraan melalui ……..

a.  Pengangkatan                                                d.  Naturalisasi

b.  Perkawinan                                        e.  Kelahiran

c.  Pemberian

11. Bagi orang asing yang ingin menjadi warganegara Indonesia haus sudah bertempat tinggal diwilayah negara Indonesia sekurang-kurangnya ………

a.  3 tahun berturut-turut                                  d.  7 tahun berturut-turut

b.  4 tahun berturut-turut                                  e.  10 tahun berturut-turut

c.  5 tahun berturut-turut

12. Orang asing yang telah berjasa terhadap negara Indonesia dapat diberi kewarganegaraan Indonesia oleh presiden setelah memperoleh pertimbangkan DPR. Hal ini merupakan cara memperoleh kewarganegaraan melalui ……..

a.  Pengangkatan                                                d.  Kelahiran

b.  Pemberian                                          e.  perkawinan

c.  Naturalisasi

13. Seorang warganegara Indonesia dapat hilang kewarganegaraannya disebabkan oleh ……

a.  Bekerja dinegara lain                                   d.  Masuk dinas tentara asing tanpa ijin.

b.  Membela negara lain                                   e.  Bertempat tinggal dinegara lain selama 4 th.

c.  Bertempat tinggal dinegara lain selama 2 th.

14. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini dinyatakan dalam ……

a.  Pasal 26 ayat 1 UUD’45                    d.  Pasal 30 ayat 1 UUD’45

b.  Pasal 27 ayat 1  UUD’45                   e.  Pasal 31 ayat 1 UUD’45

c.  Pasal 28 UUD’45

15. Suatu hal yang menghambat dalam upaya untuk menerapkan prinsip persamaan kedudukan bagi sesama warga negara adalah ………

a.  Masyarakatnya sudah berpola fikir modern

b.  Penggunaan teknologi yang semakin canggih

c.  Pengaruh budaya asing yang sangat kuat

d.  Masih kuatnya mental feodal dalam masyarakat

e.  Masayarakat yang sudah semakin kritis

C.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !

  1. Jelaskan perbedaan antara penduduk dengan warganegara !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2.  Sebutkan dasar hukum yang mengatur tentang Warga Negara Indonesia !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3.  Apa yang dimaksud dengan bipatride ?

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4.  Apa yang menyebabkan terjadinya apatride ? jelaskan !

Jawab : …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

5.  Sebutkan dua sistim yang dapat dipakai oleh suatu negara dalam menentukan warga negaranya ? jelaskan !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6.  Sebutkan enam cara seseorang untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

7.  Tunjukkan empat contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan sebagai warga negara !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

8.  Sebutkan lima hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan prinsip persamaan kedudukan warga negara !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

9.  Sebutkan dasar hukum yang menjamin persamaan kedudukan bagi setiap warga negara !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

10. Sebutkan tiga macam hak-hak yang dimiliki setiap penduduk suatu negara !

Jawab : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

NILAI

CATATAN GURU

PARAF

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

About these ads