Posts from the ‘BAB 4 Pkn X’ Category

Istila – Istilah yang berhungungan dengan PKn

Ada beberapa teman saya yang bertanya tentang istilah yang ada hubungannya dengan PKn, dan ada juga teman sepupu saya yang menontong Berita di TV katanya biasa ada judul di berita di TV saya nggak ngerti loh.. katanya??? nah silahklan simak istilah-Istilah di bawah ini…

Abolisi : Peniadaan peristiwa pidana / Ampunan yang berikan presiden sebelum hakim memutuskan perkara
Absolut : Mutlak, Diktator
Agrarische Wet : Undang – Undang Agraria
Akuntan Publik : Ahli dibidang akuntansi yang terdaftar pada register negara dan mempunyai izin Menteri Keuangan untuk membuka kantor (swasta) yang bertugas memberikan layanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu
Aliansi : Ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik
Amandemen : Perubahan/Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan Dewan Perwakilan Rakyat
Amnesti : Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
Analisis : Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran
Anarkhis : Keadaan yang serba kacau, rusuh dan mengabaikan hukum
Anarkisme : Ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara,teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang
Anasional : Tidak berwatak (bersifat, bereiri) nasional, tidak setia kepada bangsa sendiri (termasuk budaya, sifat, dsb)
Angket : Daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dng ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan; / meriksaan saksi dl persidangan perkara perdata, baik yg diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat; / penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat thd kegiatan pemerintah
Animisme : Kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dsb)
Animo : Hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat
Antarnegara : Antara negara yg terdapat dl lingkungan tertentu
Antikorupsi : Suatu sikap dan perbuatan yang menolak dan/atau berjuan untuk mencega dab memberantas segala  tindakan pidana korupsi
Aparatur : Alat (negara, pemerintah, para pegawai negeri)
Aparatur Negara : Alat perlengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari
Aparatur Pemerintah : Pegawai Negeri; alat negara; aparatur negara
Apatis : acuh tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh
Apatride : Tidak memiliki kewarganegaraan, tanpa kewarganegaraan
Apresiasi : 1. Kesadaran thd nilai seni dan budaya; 2 penilaian (penghargaan) thd sesuatu; 3 kenaikan nilai barang krn harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah;
Argumentasi : Alasan/dalih
Arogansi : Kesombongan, Keangkuhan
Aspirasi : Harapan atau tujuan untuk keberhasilan di masa yang akan datang
Aturan : Cara (ketentuan, Petunjuk, Patokan, Perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut
Audit : Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala
Autentik : Dapat dipercaya; Asli; Sah
Badan Musyawarah (Bamus) DPR : Salah satu alat kelengkapan DPR yang bertugas, antara lain menetapkan acara DPR untuk satu kali sidang dan memberikan pendapat kepada pimpinam DPR
Berevolusi : Mengadakan perlawanan dsb untuk mengubah sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadilan sosial)
Berimplikasi : Mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan:
Bipatride : Orang yg mempunyai kewarganegaraan rangkap sbg akibat perbedaan stelsel; asas kewarganegaraan yg dianut oleh negara yg berbeda
Birokrasi : Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jejang jabatan
Blokade : Pengepungan suatu daerah atau negara, sehingga orang-orang atau barang – barang kapal tidak bisa keluar masuk bebas
Bombardemen : Merupakan serangan besar-besaran dengan menggunakan senjata terhadap suatu negara dari negara lain
Boraks : Zat pembersih (antisepik) yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi
BPPT : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Calo : Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah
Contigenten : Pajak yang harus dibayar oleh rakyat dengan menyerahkan hasil bumi
Dampak : Pengaruh
Deklarasi : Pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal
Deklaratif : Bersifat pernyataan ringkas dan jelas
Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu
Demokrasi : Bersifat demokrasi, rakyat berperan serta dengan perantara wakil-wakilnya/Bentuk pemerintahan yang kukuasannya dipegang semua orang (banyak orang)
Demonopolisasi : Usaha penghapusan monopoli
Deportasi : Pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sbg hukuman, atau krn orang itu tidak berhak tinggal di situ;
Derportasi : Pembuangan, pengasingan, pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, orang itu tidak berhak tinggal disitu
Desa : 1 kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2 kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan: Daerah pedalaman sebagai lawan dari kota; kampung
Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Despotisme : 1. Pemerintahan seorang despot; 2 sistem pemerintahan dng kekuasaan tidak terbatas dan sewenang-wenang
Deviant : Pelaku yang melakukan penyimpangan  (Devian)
Deviation : Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat (deviasi)
Devide Et Impera : politik adu domba yang bertujuan agar pihak yang hendak dikuasai terbagi-bagi da terpecah belah sehingga mudah dikuasai;
Dikotomi : Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan
Dinamika : Perubahan masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan
Disiden : 1 orang yg tidak sepakat dng pendapat seseorang atau kelompok; 2 orang yg tidak mau menurut pemerintahnya krn menganggap pemerintah itu tidak sah (keliru, dsb); pembangkang
Disintegrasi : Terpecah belah/tidak bersatu
Disiplin : Ketaatan (Kepatuhan pada peraturan)
Diskriminasi : Perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
Dogmatik : Hal ihwal ajaran serta keyakinan agama atau kepercayaan yg tidak boleh dipersoalkan (harus diterima sbg kebenaran)
Dominan : Bersifat sangat menentukan
Edukasi : Pendidikan
Efisiensi : Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)
Ego : Diri pribadi, rasa sadar akan diri sendiri, pandangan individu tentang dirinya sendiri
Eksaminasi : Proses penentuan autentik tindaknya suatu naskah di arti sesuai atau tidak denga “keinginan” penulis
Eksekutif : Pemerintah/Lembaga yang melaksanakan undang-undang
Eksepsi : Pengecualian
Eksplisit : Gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit, tersurat
Eksploitasi : Mengambil unsur yang bernilai; 1 pengusahaan; pendayagunaan: – 2 pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tt tenaga orang)
Ekstradisi : Penyerahan orang yg dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kpd negara lain yg diatur dl perjanjian antara negara yg bersangkutan
Emigrasi : (Perihal) Pindah dari tanah air sendiri ke negeri lain untuk tinggal menetap di sana; Perpindahan penduduk
Empirisme : Aliran ilmu pengetahuan dan filsafat berdasarkan metode empiris / teori yg mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan pengalatnan
Estetika : Cabang filsafat yg menelaah dan membahas tt seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya;
Etatisme : Paham yg lebih mementingkan negara dp rakyatnya
Etika : Nilai-nilai yang berkaitan dengan hal yang baik dan buruk
Etimologi : Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna
Etis : 1. Berhubungan (sesuai) dng etika; 2. Sesuai dng asas perilaku yg disepakati secara umum
Even : Peristiwa
Falsafah : Pandangan hidup
Fasisme : Paham golongan nasionalis ekstrem yang menghendaki pemerintah otoriter/suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain
Federasi : Negara yang terdiri dari negara-negara bagian/Negara Serikat
Feleksibel : Lentur, mudah dibengkokkan, luwes, mudah dan cepat menyesuaikan diri
Filsuf : Ahli filsafat
Finansial : Mengenai urusan keuangan
Fiskal : Berhubungan dengan pajak atau pendapatan
Flexibel : Supel, Mudah
Formalin : Zat pengawet mayat dan pembunuh kuman yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi
Fundamental : Bersifat dasar (pokok), mendasar
Gender : Jenis kelamin
Generatif : Bersifat menerangkan (tt tata bahasa) dng kaidah-kaidah yg merupakan pemerian struktur tt kalimat yg terdapat di dl sebuah bahasa
Gerakan Padri : Suatu gerakan yang bertujuan meluruskan kembali ajaran Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis
Gerakan Pro Demokrasi : Gerakan yang menyuarakan dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi secara benar
Globalisasi : Proses masuk ke ruang lingkup dunia / Suatu proses dimana antara individu, antar kelompok, antar negara, saling berinteraksi, bergantung, berkait, dan pengaruh-mempengaruhi satu terhadap yang lain yang melintasi batas negara
Golongan Terpelajar : Golongan yang telah mengenyam pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial maupun swasta
Grasi : Ampunan yang di berikan oleh kepala Negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman
Gratifikasi : Uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan
Habitat : 1 tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelom-pok masyarakat; 2 Bio tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yg alami (bagi tumbuhan dan hewan); lingkungan kehidupan asli; 3 Geo tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dng kondisi tertentu pd permukaan bumi; Lingkungan Asli sebagai tempat hidup;
Hak Opsi : Hak untuk memilih status kewarganegaraan
Hak Repudiasi : Hak untuk menolak status kewarganegaraan
Hakikat : Intisari atau dasar: / kenyataan yg sebenarnya (sesungguhnya):
Harga Diri : Kehormatan diri
Heterogen : Terdiri dari berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis
Hibah : Pemberian (dengan sukarela)
Historis : Berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau / bersejarah
Homogen : Serba nama atau sejenis
Hukum Tawan Karang : Humkum adat kerajaan-kerajaan di Bali untuk menawan kapal asing yang terdampar di peraiaran Bali
Identifikasi : 1 tanda kenal diri; bukti diri; 2 penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dsb; 3 Psi proses psikologi yg terjadi pd diri seseorang krn secara tidak sadar dia membayangkan dirinya spt orang lain yg dikaguminya, lalu dia meniru tingkah laku orang yg dikaguminya itu;
Identik : Sama benar; tidak berbeda sedikit pun:
Identitas : Ciri-ciri keadaan khusus seseorang atau bangsa; jati diri
Ideologi : Suatu paham tentang cita-cita yang melandasi suatu bangsa dalam mencapai tujuan masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Ideologisasi : Gerakan untuk menanamkan ideologi
Ihwal : Hal; Perihal
Ikrar : Janji yang sungguh-sungguh
Ilegal : Tidak sah, tidak sesuai hukum
IMF (Interntional Monetary Fund) : Dana Keuangan internasional
Imigran : Orang yang datang ke negara lain dan menetap di negara tersebut
Imperatif : Bersifat memerintah atau memberi komando/mempunyai hak memberi komamdo/berisifat mengharuskan
Imperialis : Bangsa (negara) yang menjalankan politil menjajah bangsa (negara) lain / Negara yang memperluas daerah jajahannya untuk kepentingan industri dan modal
Imperialisme : Sistem politik yang berjuang menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yanglebih besar
Imperium : Kerajaan, Kekaisaran
Implikasi : Dampak yang terjadi/Keterlibatan atau keadaan terlibat
Indigo : 1. Tumbuhan tropis, termasuk marga Indigofera, menghasilkan zat celup biru; 2 warna ungu lembayung; 3 zat celup yg diperoleh dr indigo; 4 Kim zat warna biru tua yg diperoleh dr tumbuhan nila atau tarum
Individu : Orang seorang, pribadi orang
Individualisme : Paham yang mementingkan hak perseorangan disamping kepentingan masyarakat atau negara
Individualistis : Sekap mementinkan diri sendiri
Informasi : Keterangan/Pemberitahuan
Infrastruktur : Prasarana
Insiden : Peristiwa (khususnya yg kurang penting dl hubungannya dng peristiwa lainnya yg lebih besar); kejadian:
Insidental : Terjadi atau dilakukan hanya pd kesempatan atau waktu tertentu saja; tidak secara tetap atau rutin;
Instansi : Badan pemerintah umum
Instansi Vertikal : Perangkat departemen dan/atau lembaga pemermintah nondepartemen di daerah
Instrumen : 1. Alat yg dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu (spt alat yg dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas; 2 sarana penelitian (berupa seperangkat tes dsb) untuk mengumpul-kan data sbg bahan pengolahan; 3 alat-alat musik (spt piano, biola, gitar, suling, trompet); 4 ki orang yg dipakai sbg alat (diperalat) orang lain (pihak lain); 5 dokumen resmi spt akta, surat obligasi; Alat yang dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu
Instrumental : Nama kasus atau peran semantik suatu frasa nomina yg menyatakan atau berfungsi sbg alat /(tt lagu) yg dibawakan dng memakai alat-alat musik, tidak dinyanyikan
Integrasi : Pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat;
Integrasionis : Penyokong paham integrasi; pemersatu
Intelektual : Kecerdasan yang bertempuh pada otak
Intensif : Secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yag optimal
Interaksi : Saling berhubungan dan saling memengaruhi / hubungan timbal balik antara dua orang tau lebih
Intergovernmental Organizations : Organisasi antarpemerintahan
International Non-governmental Organizations : Organisasi nonpemerintah international
Intervensi : Campur tangan dlm perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dsb);
Intervensionisme : Campur tangan atas urusan dalam negeri suatu negara
Intimidasi : Tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman;
ndakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan; ancaman;
Invasi : Perbuatan memasuki wilaya negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara
Ius Soli : Asas kewarganegaraan yang didasarkan atas tempat kelahiran
Kapitalis : Orang atau golongan yang bermodal besar
Kapitalisme : Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yg modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pd modal pribadi atau modal perusahaan swasta dng ciri persaingan dl pasaran bebas
Kapitalistis : Berkenaan dng sistem kapitalisme; cenderung kpd permodalan pribadi atau pedagang yg besar
Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan
Kedaulatan : Kekuasaan tertinggi
Kemerdekaan : Bebas dari belenggu penjajahan
Kewarganegaraan : Hal yg berhubungan dengan warga negara; keanggotaan sbg warga negara
Kinerja : Kemampuan kerja
Klarifikasi : Penjernihan, Penjelasan
Kode Etik : Norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku
Koelie Ordonantie : Peraturan-peraturan mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di sumatra timur
kolektif : Secara bersama, secara gabungan
Kolektivisme : Ajaran atau paham yang tidak menghendaki adanya hak milik perorangan, baik (atas modal, tanah, maupun alat produksi semua harus dijadikan hak milik bersama, kecuali barang konsumsi
Kolektor : Orang yang mengumpulkan dana, benda untuk koleksi
Koloni : Negara jajahan
Kolonial : Berhubungan dengan sifat jajahan
Kolonialis : Orang atau negara yang menganut paham atau mempraktikkan kolonialisme, penjajah
kolonialisme : Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu
Kolonis : Orang yang tinggal di daerah jajahan
Kolusi : Kerjasama melawan hukum yang merugikan masyarakat dan negara
Komersial : Dimaksudkan untuk diperdagangkan
Komisi : Salah satu alat kelengkapan DPR yang membidangi bidang tugas tertentu
Komisi : Imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya
Komisi Visman : Komisi yang dikatehui oleh Dr. E. H. Visman bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan yang diinginkan bangsa Indonesia
Komisi-Komisi : Sekelompok orang yang diberi wewenang oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya
Komitmen : Keterikatan
Kompeni : 1. persekutuan dagang Belanda di Nusantara pd pertengahan abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-19 (VOC); 2. pemerintah Belanda (pd zaman penjajahan); 3. serdadu (terutama serdadu VOC atau serdadu Belanda);
Kompensasi : Ganti rugi
Kompleksitas : Kerumitan, Keruwitan, (kejiwaan dengan terlalu curiga terhadap orang lain
Komponen : Bagian-bagian dari yang penting
Komunikasi : Pengiriman dan penerimaan pesan antara orang yang satu atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami
Komunikator : Orang atau kelompok perang yang menyampaikan pesan kepada komunikan
Komunis : Penganut paham komunisme
Komunisme : Ideologi yang menganut ajaran Karl Marx yang hendak menghapus hak milik perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara
Kondusit : Memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung
Konfederasi : Perserikatan Negara
Konferensi : Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama; Permusyawaratan; Muktamar
Konfigurasi : Bentuk, wujud (untuk menggambarkan orang atau benda)
Konfrontasi : Perihal berhadap-hadapan langsung (antara saksi dan terdakwa dsb);  permusuhan; pertentangan
Konfrontir : Konfrontasi
Konglomerat : Pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan
Kongres : 1. pertemuan besar para wakil organisasi (politik, sosial, profesi) untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah; muktamar; rapat besar; 2. pertemuan wakil-wakil negara untuk membicarakan satu masalah; 3. Pol dewan legislatif yg terdiri atas senat dan dewan perwakilan di Amerika Serikat, yg pd dasarnya bertugas mengawasi dan mencocokkan kegiatan pemerintah
Konsekuen : Sesuai dengan apa yg telah dikatakan atau diperbuat; berwatak teguh, tidak menyimpang dr apa yg sudah diputuskan
Konsensus : Kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dsb) yang dicapai melalui kebulatan suara
Konservasi : Pemeriharaan atau perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencega kurusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, pelestarian
Konservatif : Bersifat mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku / kolot
Konspirasi : Komplotan, persekongkolan
Konstituante : Panitia atau dewan pembentuk dasar
Konstitusi : Undang – Undang Dasar
Konsultasi : Pertukaran pikiran yang mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya
Konsumerisme : Paham atau gaya hidup yg menganggap barang-barang (mewah) sbg ukuran kebahagiaan, kesenangan, dsb; gaya hidup yg tidak hemat
Konsumtif : Bersifat konsumsi (hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri): / Bergantung pd hasil produksi pihak lain
Konvensi : Hukum dasar yang tidak tertulis (Nondokumentary Constitution)/perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan
Konvensional : Tradisional
Koordinasi : Perihal pengaturan supaya terarah dan baik
Korporasi : Badan usaha yang sah
Korupsi : Penyelewengan atau penggelapan (uang negara, atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi dan orang lain
Koruptor : Orang yang menyelengwengkan atau menggelapkan uang negara atau perusahaan tempat kerjanya
Kosekuensi : Akibat
Kristalisasi : 1 proses, cara, perbuatan menjadi kristal; penghabluran; 2 ki penjernihan atau penegasan (biasanya berupa kesimpulan singkat); perihal menjadi jernih dan jelas (tt suatu gagasan dsb):
Kroni : Teman dekat
Kualitas : Mutu
Kuantitas : Jumlah
Kudeta : Perebutan kekuasaan (pemerintahan) dng paksa:
Labil : 1 goyah; tidak mantap; tidak kokoh (tt bangunan, pendirian, dsb); 2 goyang; tidak tenang (tt kendaraan, kapal, pesawat terbang, dsb); 3 tidak tetap; mudah berubah-ubah; naik turun (tt harga barang, nilai uang, dsb); 4 tidak stabil; cenderung berubah; 5 Fis tidak seimbang dan mudah berubah;
Legalitas : Perihal (keadaan) sah; keabsahan
Legislasi : Pembuatan Undang – Undang
Legislasi : Pembuatan undang-undang
Legislatif : Lembaga pembuat Undang-undang
Legitimasi : Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang dimaksud, pernyataan yang sah (menurut UU), Pengesahan
Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) : Aparatur pemerintah pusat yang langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada presiden, Lembaga Pemerintah Nondepartemen antara lain Bappenas, Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Intelejen Nasional (BIN), dll
Lembaran Negara : Suatu lembaran tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar dianggap sah berlakunya dan diketahui umum. Lembaran negara diterbitkan oleh Sekretariat Negara
Liberal : Bebas, berpandangan bebas
Liberalisasi Perdagangan : Perdagangan bebas
Liberalisme : Usaha perjuangan menuju kebebasan
Makar : Perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah
Maktub : Tertulis; tercantum:
Malpraktik : Kesalahan praktik, contohnya kesalahan mendiagnosa (menduka) penyakit oleh dokter, dokter salah dalam menangani penyakit pasien, dokter salah memberi resep, dan sebagainya
Manifesto : Pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok
Marginal : Berhubungan dng batas (tepi); tidak terlalu menguntungkan: / berada di pinggir:
Materialisme : Pandangan hidup yg men-cari dasar segala sesuatu yg termasuk kehidupan manusia di dl alam kebendaan semata-mata dng mengesampingkan segala sesuatu yg mengatasi alam indra
Mayoritas : Jumlah orang terbanyak yg memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dng jumlah yg lain yg tidak memperlihatkan ciri itu
Mekanisme : Cara kerja suatu organisasi
Menginvasi : Menyerang
Migrasi : Perpindahan penduduk dari suatu tempat (negara) ke tempat (negara) lain untuk menetap
Militerisme : Paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukun kekuasaan / Pemerintahan yg dikuasai oleh golongan militer /Pemerintah yg mengatur negara secara militer
Mobilitas : Perpindahan/Pergerakan
Moderat : Selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yg ekstrem
Monarki : Bentuk pemerintahan yang kekuasannya dipegang satu orang
Moneter : Berhubungan dengan uang atau keuangan
Money politic : Melakukan kecurangan politik dengan menggunakan uang, biasanya para calon pemilih diberi uang agar mereka mau memilih partai politik atau kandidat (calon) yang memberi uang tersebut.
Monisme : 1 pandangan bahwa semesta itu merupakan satu satuan tunggal; 2 pandangan bahwa materi dan alam pikiran itu satu
Monopoli : 1. Situasi yg pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan: 2. Hak tunggal untuk berusaha (membuat dsb);
Monosemantik : Hubungan antara ungkapan dan makna yg tetap dan tegas
Moralitas : Sifat yang mengindahkan nilai-nilai moral
Mosi : Pernyataan yang diberikan dari parlemen (DPR) mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menteri kepada DPR (parlemen)
Motivasi : Dorongan untuk melakukan sesuatu
Muilitansi : Ketangguhan dalam berjuang (menghadapi, kesulitan, berperang, dsb)
Multidimensional : Mempunyai berbagai dimensi/segi/aspek
Multilateral : Melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa
Nalar : Selalu / Pertimbangan tentang baik dan buruk dsb, akal budi / Aktifitas yg memungkinkan seseorang berpikir logis, jangkauan berpikir, kekuatan berpikir
Nasionalis : Orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya
Nasionalisme : 1. Paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan: — makin menjiwai bangsa Indonesia; 2. Kesadaran keanggotaan dl suatu bangsa yg secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan
Naturalisasi : Pewarganegaraan
Nepotisme : Perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya
Netralitas : Keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas); kenetralan:
Nominal : Menurut yg tercatat atau apa yg tertulis saja
Nominalisasi : Proses membentuk nomina dr kelas kata yg lain dng menggunakan afiks tertentu; / Proses atau hasil membentuk satuan berkelas nominal dr kata, frasa, klausa, atau kalimat berkelas lain
Nominalisme : Aliran filsafat yg mengajarkan bahwa pengertian umum tidak mencerminkan aspek umum dan aspek yg mempunyai kesamaan tentang eksistensi suatu benda
Nonintervensi : Tidak turut campur tangan dng negara-negara yg sedang berperang atau salah satu negara yg sedang terlibat perang
Norma : Aturan/Pedoman/Kaidah; segala sesuatu yang dijadikan pedoman bagi setiap orang untuk bersikap dan bertindak di segi kehidupan
Normatif : Berpegang teguh pd norma; menurut norma atau kaidah yg berlaku:
Observasi : Peninjauan secara cermat
Oligarki : Bentuk pemerintahan yang kukuasannya dipegang banyak orang
Oposan : Orang atau Golongan oposisi
Otonomi : Pemerintahan saendiri /  mengatur sendiri
Otoritas : 1. Kekuasaan yg sah yg diberikan kpd lembaga dl masyarakat yg memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; 2. Hak untuk bertindak; 3. Kekuasaan; wewenang; 4 hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain
Otoriter : Berkuasa sendiri / Sewenang – wenang
Pactum : Perjanjian
Pailit : Bangkrut
Pajak : Pungutan wajib, biasanya berupa uang yg harus dibayar oleh penduduk sbg sumbangan wajib kpd negara atau pemerintah sehubungan dng pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb;
Pakar : Orang yang ahli, Spesialis
Panitia Kusus (Pansus) DPR : Panitia yang dibentuk DPR dan bersifat sementara, yakni untuk melaksanakan tugas tertentu
Parlemen : Lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) / Badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara
Parlementer : Berkenaan (berhubungan, bersifat) parlemen; ada parlemennya:
Partikularisme : Sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum / Aliran politik, Ekonomi, Kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus / sukuisme
Partisipasi : Ikut serta
Patrioisme : Bersifat cinta pada tanah air, sikap bersedia mengorbankan segala yang dimiliki untuk kejayaan dan kemakmuran tanah air
Penjajahan : Proses, Cara, Perbuatan menjajah untuk menguasai bangsa lain
Perimbangan : Persamaan kuat
Perintah : 1 perkataan yg bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan, 2 aba-aba; komando: 3 aturan dr pihak atas yg harus dilakukan:
Perusahaan transnasional : Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara
Pewarganegaraan : Proses, cara, perbuatan mewarganegarakan;
Politik : Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara
Potensi : Daya, Kekuatan, Kemampuan
Pragmatis : Praktis, tidak berbelit-belit
Prakarsa : Usaha (tindakan, dan sebagainya) yang mula-mula; inisiatif
Preambule : Pembukaan
Presiden : 1 kepala (lembaga, perusahaan, dsb): 2 kepala negara (bagi negara yg berbentuk republik):
Presidensial : Berkenaan dng presiden: pemerintahan — , pemerintahan republik yg kepala negaranya langsung memimpin kabinet
Presidentil : Presidensial
Privatisasi : Perusahaan negara yang diswastakan (swantanisasi)
Proklamasi : Pemberitahuan resmi kpd seluruh rakyat; permakluman; pengumuman: — kemerdekaan Republik Indonesia pd tanggal 17 Agustus tahun 1945;
Prolog : Pembukaan (sandiwara, musik, pidato, dsb); (kata) pendahuluan; peristiwa pendahuluan
Proporsional : Sebanding, Seimbang, Berimbang
Purnaintegrasi : Berkenaan dng keadaan setelah integrasi
Rapat Paripurna : Rapat lengkap; rapat yang dihadiri segenap anggota
Rasio : Pemikiran yang menurut akal sehat, akal budi, nalar
Rasional : Menurut pemikiran yang masuk akal
Rasional : Menurut pemikiran dan pertimbangan yg logis, menurut pemikiran, cocok dengan akal
Rasionalisme : Teori (paham) yg menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem (kebenaran) yg lepas dari jangkauan indra / Paham yg lebih mengutamakan (kemampuan) akal daripada emosi, batin
Rasionatis : Orang yang menganut paham rasionalisme
Rasisme : Rasialisme
Realistis : Bersifat nyata
Referendum : Penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum
Reformasi : Perubahan untuk perbaikan (bidang sosial, politik, dan agama) dalam suatu masyarakat atau negara / Gerakan pembaharuan
Regional : Kawasan atau daerah tententu
Regulatif : Bersangkutan dengan peraturan
Reintegrasi : Penyatuan kembali; pengutuhan kembali:
Rekapitalisasi : Perubahan penting tt sifat, jenis, dan jumlah modal saham yg beredar atau jumlah agio saham yg disetor dl suatu perseroan terbatas, termasuk penyerapan defisit;
Rekomendasi : Saran yang menganjurkan, (membenarkan, menguatkan)
Rekonstruksi : Pengembalian seperti semula / Penyusunan kembali
Remisi : Pengurangan hukuman yg diberikan kpd orang yg terhukum:
Remunerasi : Pembelian hadiah (Penghargaan atas jasa dsb), Imbalan (pemerintah menetapkan peraturan khusus mengenai – kpd pegawai negeri)
Representatif : Dapat mewakili
Reses : Masa istirahat dari kegiatan bersidang
Residen : Pegawai pamongpraja yg mengepalai daerah (bagian dr provinsi yg meliputi beberapa kabupaten);
Resolusi : Putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yg ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tt suatu hal
Restrukturisasi : Penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik);
Revitalisasi : Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali
Revolusi : Perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan
Revolusioner : Cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar
Rigid : Kaku (Sulit diubah)
Sabotase : Menggagalkan usaha atau perbuatan orang lain dengan sengaja
Sanksi : Tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati atau menaati hukum/peraturan
Sejarah : 1. Asal-usul (keturunan) silsilah; 2. Kejadian dan peristiwa yg benar-benar terjadi pd masa lampau; riwayat; tambo: cerita –; 3. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yg benar-benar terjadi dl masa lampau; ilmu sejarah;
Sekongkol : Berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan
Sekularisme : Paham atau pandangan yg berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pd ajaran agama
Sekuler : Menitik beratkan kepada keduniawian
Semantik : Ilmu tentang makna kata dan kalimat; pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata; 2 bagian struktur bahasa yg berhubungan dng makna ungkapan atau struktur makna suatu wicara;
Separatis : Orang (golongan) yg menghendaki pemisahan diri dr suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan
Serikat : Perkumpulan (perhimpunan, gabungan, dsb); / Persekutuan (dagang); perseroan; / Sekutu; kawan (dl perang dsb):
Simulasi : Penggambaran suatu sistem atau proses dng peragaan berupa model statistik atau pemeranan
Sistem : Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas: / susunan yg teratur dr pandangan, teori, asas, dsb / Metode
Sistematik : Susunan; aturan
Sistematika : Tata urutan
Sistematis : Teratur menurut sistem; memakai sistem; dng cara yg diatur baik-baik
Sistematisasi : Pengaturan dsb sesuai dengan sistem; penggunaan sistem:
Sistemis : Bertalian atau berhubungan dng suatu sistem atau susunan yg teratur; / Terdiri atas beberapa subsistem:
Sosialisasi : Usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara): / roses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dl lingkungannya: / upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga men-jadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan;
Spionase : Penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain
Stabilitas : Kemantapan/Keseimbangan
Statis : Dalam keadaan diam (tidak bergerak, tidak aktif, tidak berubah keadaannya); tetap ;Lambat
Status quo : Keadaan tetap
Strategis : Baik letaknya
Strukturalisasi : Usaha menstrukturkan sesuatu; penstrukturan:
Strukturalisme : Gerakan linguistik yg berpandangan bahwa hubungan antara unsur bahasa lebih penting dp unsur itu sendiri, satu-satunya objek bahasa adalah sistem bahasa, dan penelitian bahasa dapat dilakukan secara sinkronis
Subsidi : Bantuan uang dari pemerintah
Substansi : Wwatak yg sebenarnya dr sesuatu; isi; pokok; inti; unsur; zat:
Substansial : Bersifat inti; sesungguhnya
Suku : 1 kaki: 2 sebagian dr empat; seperempat;  seperempat jam; tiga perempat; pukul lima kurang seperempat; 3 tengahan rupiah (Rp0,50): dibagi dua setengah rupiah; uang tengahan rupiah; 4 uang emas yg dipakai juga sbg ukuran berat emas; suku emas:  gelang yg beratnya sama dng uang suku (emas); 5 bagian; sebagian dr: 6 bilangan yg menjadi bagian dr perbandingan atau jajaran bilangan: 7 a golongan orang-orang (keluarga) yg seturunan; suku sakat;
Superstruktur : Struktur yg dibangun di atas struktur lain; bagian atau sebuah struktur rumit
Supremasi Hukum : Mendudukkan hukum pada posisi utama, pertama dan menjadi pedoman
Terimplikasi : Termasuk atau tersimpul; terlibat
Termolabil : Cenderung dapat dirusak atau diubah banyak oleh pemanasan sederhana (spt protein yg dapat membeku, jasad-jasad mikro, toksin bakterium dan isomer-isomer tertentu)
Teror : Usaha menciptakan ketakutan, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan
Terorisme : Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai suatu tujuan
Totaliterisme : Paham yg dianut oleh pemerintahan totaliter dan praktik-praktik yg dilaksanakan
Traktat : Perjanjian antar negara
Transparan : Jelas, Jernih / Terbuka, tidak ditutup-tutupi
Transparansi : Keterbukaan
Transportasi : Pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi
Upeti : Uang dan sebagainya yang diberikan (diantarkan) kepada seorang pejabat dan sebagainya dengan maksud menyuap
Urgensi : Pentingnya; hal yag sangat penting
Verifikasi : Pemeriksaan tentang kebenaran laporan
Visualisasi : Pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dng menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik, dsb; / Proses pengubahan konsep menjadi gambar untuk disajikan lewat televisi oleh produsen;
Warganegara : Penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dsb yg mempunyai kewajiban dan hak penuh sbg seorang warga dr negara itu;
Yuridis : Menurut hukum, secara hukum, bantuan-bantuan hukum
Yuris : Ahli hukum, sarjana hukum
Yurisdiksi : Kekuasaan mengadili, lingkup kuasa kehakiman, peradilan/lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, kekuasaan hukum
Yurisprudensi : Ajaran hukum melalui peradilan/himpunan putusan hakim
Yustisi : Hal-hal berkaitan dengan peradilan

Mudah-Mudahan bermanfaat bagi anda, sekian dulu Artikel tentang Istilah-Istilah yang berhubungan dengan PKn

HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONTITUSI

  1. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara : falsafah negara atau ideology negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara.

Pancasila -à tercantum dlm alinea 4pembukaan udd, dan dlm tap MPR No XVIII/MPR/1998 pedoman dasar utk mngatur penyelenggaraan ketanegaraan yg mencakup smua bid.kehidupan berbangsa.

Secara yuridis konstitusional : norma obyektif dan norma tertinggi. Jadi , sumber dari segala sumber hukum.

2.   Istilah Konstitusi

= Keseluruhan hukum dasar yg memuat aturan- aturan pokok yg menggambarkn sistem ketatanegaraan. Peraturan dasar/ awal mengenai pembentukn suatu negara

Prancis : constituir = membentuk

Belanda : grondwet = grond = Dasar. Wet = undang – undang

Jerman : grundgesetz = grund = Dasar. Gesetz = undang – undang

3.   Tujuan dan Nilai Konstitusi

Tujuan :  –  Membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang – sewenang

-  Memberikan pengawasan /control terhadap kekuasaan politik

- Menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara

Nilai :

Nilai Normatif : Resmi diterima oleh bangsa sehingga tidak hanya berlaku secara hukum tapi secara nyata dalam masyarakat.

Nilai Nominal   :  sesuai dengan hukum yg berlaku

Nilai Semantic  : Hanya untuk kepentingn penguasa, shingga penguasa menafsirkan  konstitusi sesuai dengan keinginannya.

4.   Substansi Konstitusi (dalam kehidupan dan pasal2) pasal berapa yg substansinya …

-         Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan negara asas politik negara, gagasan moral keagamaan (pasal 29 (1) dan (2).

-         Ketentuan tentang struktur organisasi negara : pasal 2-25

-         Ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia : pasal 28 a – j.

-         Ketentuan tentang prosedur pengubah UUD : pasal 37 ayat 1-4

-         Ketentuan tentang larangan mengubah bagian tertentu dari konstitusi ; pasal 37 ayat 5

  • Bentuk dan kedaulatan : pasal 1
  • Wilayah negara : pasal 25A
  • Warga ngr dan penduduk : pasal 26
  • Pertahanan dan keamanan : pasal 30
  • Pendidikan dan kebudayaan : pasal 31
  • Pereekonomian nas dan kesejahteraan sosial : pasal 33 -24
  • Bendera,bahasa,lambang,lagu : pasal 35-36C

5.    Pasal-pasal yg berkaitan dengan lembaga kenegaraan ( terutama yang setelah diamandemen, MK dan DPD)

-         BPK

-         Presiden dan wapres

P6 (1) 6A (1) 7 : syarat dan masa jabatan

P4 (1), 5(1)(2) ,

P4 (1) : memegang kekuasaan pemerintahan

-         DPR

P20 (1) : memegang kekuasaan membntk UU

-         MPR

P2 (1) : terdiri atas

P3 (1) (2) (3) + P8 (2) (3) : wewenang

-         DPD

-         MA

P24 (1)

-         MK

P24(1)

6.    Kedudukan pembukaan UUD 1945\ Pasal 9

-         Pernyataan kemerdekaan yg terperinci : 2 makna,pernyataan tentang kemerdekaan & tindakan yg harus segera dilaksanakan.

-         Sebagai tertib hukum : punya kedudukan yg terpisah dari pasal-pasal, sumber hukum tertinggi

-         Sebagai pokok kaidah negara yg fundamental

7.    Pokok dan kaidah yg fundamental pasal 10 (staat fundamental norm)

Terjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI)

Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang menentukan adanya UUD.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena :

Pembukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.

Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-kaan secara terperinci.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang Fondamental.

Pembukaan menentukan/menetapkan adanya UUD

Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena :

8.    Makna Pembukaan

1.  Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

×          Pengakuan hak kodrat stiap bngsa : kemerdekaan ialah hak segala bangsa

×          Alasan objektif proklamasi : penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan                               peri-kemanusiaan dan peri-keadilan\

×          Alasan subjektif : indonesia ingin melepaskn diri dari penjajahan

2.   Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

×          Ada cita-cita negara : masyarakat adil dan makmur  dalam wadah Negara kesatuan.

×          Kemerdekaan bukan tujuan akhir perjuangan, tp cuma jembatan

      3.  Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan  kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

×          Pengakuan Nilai Religious : kemerdekaan bukan semata- semata hasil usaha manusia, tp karunia YME

×          Pengakuan adanya nilai moral : didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,

4.   Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

×          Tujuan negara : tujuan khusus : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa . tjuan umum : melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

×          Tentang ketentuan diadknnya UUD

×          Tentang bentuk negara : NKRI yg berkedaulatn rakyat

×          Dasar filsafat negara pancasila

9.   Contoh perilaku yg Konstitusional

-         Menciptakan kultur taat hukum yg sehat dan aktif (Culture Of Law)

-         Medorong proses pembuatan hukum yg aspiratif (Process Of Lwa Making)

-         Menciptakan aparat penegak hukum yg jujur dan bertanggung jawab (Structure Of Law)

HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI

PENGERTIAN DASAR NEGARA

Adalah pandangan filsafat mengenai negara. Ajaran ini sering disebut dengan idiologi. Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tersebut.Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok :

Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.

 

SUBSTANSI DASAR NEGARA

  • Liberalisme
  • Sosialisme
  • Marxisme
  • Pancasila

 

LIBERALISME

Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaran Liberalisme. Ajaran moral Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi
manusia seperti kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup
manusia. Ajaran politik Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak
asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hak
mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, hak
partisipasi. Ajaran ekonomi Liberalisme adalah kebebasan semaksimal mungkin
bagi perjuangan kepentingan masing-masing individu.

 

SOSIALISME

Ajaran moral Sosialisme adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah mahluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama.
Ajaran ekonomi sosialisme adalah:
Penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, pengambilalihan alat-alat produksi oleh negara.
Perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan, kemiskinan.
Pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara.
Ajaran politik sosialisme adalah bahwa demokrasi dengan sistem satu partai masih berlaku karena ajaran ini memang menerima kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas.
Ada 2 aliran sosialime yaitu sosialisme yang dipengaruhi Marxisme dan sosialisme non Marxis (sosialisme demokratis).

 

MARXISME/KOMUNISME

Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah :
Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat. Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas.  Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme.Prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggaphalal, asal membantu mencapai tujuan. Setiap bentuk asli komunisme pasti atheis, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan.
PANCASILA

Pada hakikatnya manusia sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Yang artinya kebebasan individu tidak merusak semangat kerjasama antarwarga, namun kerjasama antarwarga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu. Sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Sistem ekonomi kerakyatan, dimana kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama.

 

FUNGSI DASAR NEGARA

  • Dasar berdiri dan tegaknya negara
  • Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
  • Dasar partisipasi warga negara
  • Dasar pergaulan antarwarga negara
  • Dasar dan sumber hukum nasional

PENGERTIAN KONSTITUSI

Dalam arti yang luas : konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah : konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis Dalam arti sempit : konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

 

KEDUDUKAN KONSTITUSI

  • Konstitusi sebagai dasar negara
  • Konstitusi sebagai hukum tertinggi

 

SIFAT KONSTITUSI

  1. Kaku, apabila konstitusi hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur pembuatan undang-undang biasa.
  2. Supel, jika dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur pembuatan undang-undang.

 

FUNGSI KONSTITUSI

  • Menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah
  • Menjamin hak-hak asasi warga negara.

SUBSTANSI/ISI KONSTITUSI

  • Pernyataan tentang gagasan-gagasan politik, moral, dan keagamaan.
  • Ketentuan tentang struktur organisasi negara
  • Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia
  • Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar
  • Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

Prinsip-prinsip dasar yang ada di negara agar menjadi operasional maka harus dijabarkan ke dalam berbagai aturan hukum di negara yang bersangkutan. Penjabaran dasar negara itu dilakukan melalui konstitusi.
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Contoh :

  • Sila pertama, dijabarkan di pasal 29 UUD 1945, pasal 28 (UUD 1945 amandemen)
  • Sila kedua, dijabarkan di pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia.
  • Sila ketiga, dijabarkan di pasal 18, pasal 35, pasal 36 UUD 1945
  • Sila keempat dijabarkan pada pasal 2 s.d 24 UUD 1945.
  • Sila kelima dijabarkan pada pasal 33 dan 34 UUD 1945

 

ISI DAN KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

  • Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan, dan bangsa Indonesia perlu membantu bangsa-bangsa lain yang ingin merdeka.
  • Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, perlu upaya mengisi kemerdekaan.
  • Kemerdekaan yang yang diperoleh oleh bangsa Indonesia diyakini sebagai Rahmat Allah YMK, bahwa kemerdekaan Indonesia dimotivasi juga oleh keinginan luhur untuk menjadi bangsa yang bebas dari penjajahan.
  • Terdapat tujuan negara, mengatur kehidupan negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.

KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok kaidah fundamental sehingga Pembukaan tsb merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Karena muatannya yang begitu penting itulah maka kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari batang tubuhnya. Dalam proses amandemen UUD 1945 MPR sepakat tidak merubah Pembukaan UUD 1945 yang tertuang dalam kesepakatan dasar sbb :

  • Tidak merubah Pembukaan UUD 1945
  • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  • Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan kedalam pasal-pasal
  • Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum (mempertahankan naskah aslinya).

TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA TERHADAP KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA

Sebagai warga negara, kita, seluruh rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan melalui hal-hal sbb :

  • Memahami Pancasila dan UUD 1945.
  • Berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi.
  • Mengembangkan pola hidup taat pada aturan yang berlaku.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.