PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

    Setelah  mempelajari,  menelaah,  dan  mempertimbangkan  dengan  saksama  dan  sungguh – sungguh    hal -hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan  menggunakan  kewenangannya  berdasarkan  Pasal  37  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sehingga  selengkapnya  berbunyi  sebagai berikut:

Pasal 18

                                         

(1)     Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2)     Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3)     Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4)     Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala  pemerintah daerah  provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5)     Pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

(6)     Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7)     Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

                                         

(1)     Hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

(2)   Hubungan  keuangan,  pelayanan  umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

(1)  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2)     Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

                                         

(1)   Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

(2)   Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

(3)   Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

                                         

(5)     Dalam hal rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama  tersebut  tidak  disahkan oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh  hari  semenjak  rancangan undang-undang tersebut disetujui,  rancangan  undang-undang  tersebut  sah  menjadi  undang-undang  dan  wajib diundangkan.

Pasal 20A

                                         

(1)     Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

(2)     Dalam  melaksanakan  fungsinya,  selain  hak  yang  diatur  dalam  pasal-pasal    lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.

(3)     Selain  hak  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  lain  Undang-undang  Dasar  ini,  setiap  anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat,  serta hak imunitas.

(4)     Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  hak  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 B

                                         

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Bab IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bab X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

(2)  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3)   Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Bab XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

                                         

Pasal 28B

                                         

(1)    Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah.

(2)    Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

                                         

(1)   Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2)   Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan  dirinya  dengan  memperjuangkan  haknya  secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

(1)     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2)     Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3)     Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

(1)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih  kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2)     Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3)     Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

                                         

(1)  Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan  harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

 

Pasal 28H

                                         

(1)     Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(2)     Setiap  orang  berhak  memperoleh  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3)  Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(4)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

                                         

(1)     Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2)     Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3)     Identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan  perkembangan zaman dan peradaban.

(4)     Perlindungan,  pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5)     Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

                                          

(1)     Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2)     Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

(1)     Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2)     Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara  Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

(3)  Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai  alat  negara  bertugas  mempertahankan,  melindungi,  dan  memelihara  keutuhan  dan kedaulatan negara.

(4)     Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat  serta menegakkan hukum

(5)     Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan  kewenangan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

                                                                              

Bab XV.
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA,
SERTA LAGU KEBANGSAAN

                                         

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasall 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36C

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara, serta  Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Agustus 2000