PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

                                         

Setelah  mempelajari,  menelaah,  dan  mempertimbangkan  dengan  saksama  dan  sungguh-sungguh hal-hal  yang  bersifat  mendasar  yang  dihadapi  oleh  rakyat,  bangsa,  dan  negara,  serta  dengan menggunakan  kewenangannya  berdasarkan  Pasal  37  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia  mengubah  dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

                                          

(2)        Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang

Dasar.

(3)        Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 3

(1)        Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  berwenang  mengubah  dan  menetapkan  Undang-Undang Dasar.

(3)        Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(4)        Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dapat  memberhentikan  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

                                         

(1)       Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(2)       Syarat-syarat  untuk  menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang.

Pasal 6A

                                         

(1)        Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2)       Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3)       Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lama dari lima puluh  presiden  dari  jumlah  suara  dalam  pemilihan  umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum.

(5)       Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A

                                         

Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatannya  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila  terbukti  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

                                          

(1)       Usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan  permintaan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penghiatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2)       Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  fungsi  pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)       Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  kepada  Mahkamah  Konstitusi  hanya dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)       Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  dengan  seadil-adilnya terhadap  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lama  sembilan  puluh  hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

(5)       Apabila  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden terbukti  melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang paripurna untu merumuskan usul perberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(6)  Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut  paling  lama  tiga  puluh  hari  sejak  Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

(7)       Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil Presiden harus diambil dal am rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  ¾  dari  jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi  kesempatan  menyampaikan  penjelasan  dalam  rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

                                         

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

                                         

(1)       Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya.

(2)       Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Wakil  Presiden,  selambat-lambatnya  dalam  waktu  enam puluh  hari,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk  memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

                                          

Pasal 11

                                         

(2).      Presiden  dalam  membuat  perjanjian  internasional  lainnya  yang  menimbulkan  akibat  yang luas dan  mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang  harus  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3)       Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

                                          

(4)       Pembentukan,  pengubahan,  dan  pembubaran  kementrian  negara  diatur  dalam  undang-undang

BAB VIIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

                                         

(1)       Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

(2)       Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  dari  setiap  provinsi  jumlahnya  sama  dan  jumlah seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

(3)       Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(4)       Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

                                         

(1)       Dewan    Perwakilan  Daerah  dapat  mengajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat rancangan  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah, pembentukan dan pemakaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2)       Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas  Rancangan  undang-undang  yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah;  hubungan  pusat  dan  daerah;  pembentukan  pemekaran,  dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  serta  memberikan  pertimbangan  kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara  dan  Rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pajak,  pendidikan,  dan agama.

(3)       Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai:  otonomi  daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan pusat  dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4)       Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

                                         

(1)       Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2)       Pemilihan  umum  diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3)       Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4)       Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah perseorangan.

(5)       Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap dan mandiri

(6)       Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

                                         

(1)       Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan  dilaksanakan  secara  terbuka  dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2)       Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3)       Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja  negara  yang  diusulkan  oleh  Presiden,  Pemerintah  menjalankan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undnag.

BAB VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

                                         

(1)       Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2)       Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesuai dengan kewenangnnya.

(3)       Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

                                         

(1)       Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2)       Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

(1)       Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2)       Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

                                         

(1)       Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2)       Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24A

                                         

(1)       Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang-undang,  dan  mempunyai  wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2)       Hakim  agung  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3)       Calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4)       Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5)       Susunan,  kedudukan,  keanggotaan,  dan  hukum  acara  Mahkamah  Agung  serta  badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

                                         

(1)       Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2)       Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3)       Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)       Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

                                         

(1)       Mahkamah  Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir  yang putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar, memutuskan  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar,  memutuskan  pembubaran  partai  politik,  dan  memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2)       Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut  Undang-Undang Dasar.

(3)       Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi  yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4)       Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim konstitusi.

(5)       Hakim  konstitusi  harus  memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6)       Pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  konstitusi,  hukum  acara  serta  ketentuan  lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Naskah  perubahan  ini  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  naskah  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Perubahan  tersebut  diputuskan  dalam  Rapat  Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang  Tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,  dan  mulai  berlaku  pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2001

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA

ttd

Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA,

 

ttd

Prof. Dr. Ir. GINANJAR

WAKIL KETUA,

ttd

Ir. SUTJIPTO KARTASASMITA

WAKIL KETUA,

 

ttd

Prof. Dr. JUSUF AMIR

WAKIL KETUA,

 

ttd

Drs. H.M. HUSNIE THAMRIN FEISAL, S.Pd.

WAKIL KETUA,

 

ttd

Drs. H.A. NAZRI ADLANI

WAKIL KETUA,

 

ttd

AGUS WIDJOJO