1. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara : falsafah negara atau ideology negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum dalam negara.

Pancasila -à tercantum dlm alinea 4pembukaan udd, dan dlm tap MPR No XVIII/MPR/1998 pedoman dasar utk mngatur penyelenggaraan ketanegaraan yg mencakup smua bid.kehidupan berbangsa.

Secara yuridis konstitusional : norma obyektif dan norma tertinggi. Jadi , sumber dari segala sumber hukum.

2.   Istilah Konstitusi

= Keseluruhan hukum dasar yg memuat aturan- aturan pokok yg menggambarkn sistem ketatanegaraan. Peraturan dasar/ awal mengenai pembentukn suatu negara

Prancis : constituir = membentuk

Belanda : grondwet = grond = Dasar. Wet = undang – undang

Jerman : grundgesetz = grund = Dasar. Gesetz = undang – undang

3.   Tujuan dan Nilai Konstitusi

Tujuan :  –  Membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang – sewenang

–  Memberikan pengawasan /control terhadap kekuasaan politik

– Menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara

Nilai :

Nilai Normatif : Resmi diterima oleh bangsa sehingga tidak hanya berlaku secara hukum tapi secara nyata dalam masyarakat.

Nilai Nominal   :  sesuai dengan hukum yg berlaku

Nilai Semantic  : Hanya untuk kepentingn penguasa, shingga penguasa menafsirkan  konstitusi sesuai dengan keinginannya.

4.   Substansi Konstitusi (dalam kehidupan dan pasal2) pasal berapa yg substansinya …

–         Pernyataan tentang idiologi negara, dasar negara, tujuan negara asas politik negara, gagasan moral keagamaan (pasal 29 (1) dan (2).

–         Ketentuan tentang struktur organisasi negara : pasal 2-25

–         Ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia : pasal 28 a – j.

–         Ketentuan tentang prosedur pengubah UUD : pasal 37 ayat 1-4

–         Ketentuan tentang larangan mengubah bagian tertentu dari konstitusi ; pasal 37 ayat 5

  • Bentuk dan kedaulatan : pasal 1
  • Wilayah negara : pasal 25A
  • Warga ngr dan penduduk : pasal 26
  • Pertahanan dan keamanan : pasal 30
  • Pendidikan dan kebudayaan : pasal 31
  • Pereekonomian nas dan kesejahteraan sosial : pasal 33 -24
  • Bendera,bahasa,lambang,lagu : pasal 35-36C

5.    Pasal-pasal yg berkaitan dengan lembaga kenegaraan ( terutama yang setelah diamandemen, MK dan DPD)

–         BPK

–         Presiden dan wapres

P6 (1) 6A (1) 7 : syarat dan masa jabatan

P4 (1), 5(1)(2) ,

P4 (1) : memegang kekuasaan pemerintahan

–         DPR

P20 (1) : memegang kekuasaan membntk UU

–         MPR

P2 (1) : terdiri atas

P3 (1) (2) (3) + P8 (2) (3) : wewenang

–         DPD

–         MA

P24 (1)

–         MK

P24(1)

6.    Kedudukan pembukaan UUD 1945\ Pasal 9

–         Pernyataan kemerdekaan yg terperinci : 2 makna,pernyataan tentang kemerdekaan & tindakan yg harus segera dilaksanakan.

–         Sebagai tertib hukum : punya kedudukan yg terpisah dari pasal-pasal, sumber hukum tertinggi

–         Sebagai pokok kaidah negara yg fundamental

7.    Pokok dan kaidah yg fundamental pasal 10 (staat fundamental norm)

Terjadinya ditetentukan oleh pembentuk negara (yaitu PPKI)

Isinya memuat : dasar negara, tujuan negara, asas politik negara, cita-cita negara dan ketentuan yang menentukan adanya UUD.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah, sehingga Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fondamental karena :

Pembukaan merupakan sumber tertib hukum yang tertinggi.

Pembukaan merupakan pernyataan kemerde-kaan secara terperinci.

Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang Fondamental.

Pembukaan menentukan/menetapkan adanya UUD

Pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang dijelmakan dalam pasal-pasal UUD

Dalam hubungannya dengan pasal-pasal UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena :

8.    Makna Pembukaan

1.  Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan olehsebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

×          Pengakuan hak kodrat stiap bngsa : kemerdekaan ialah hak segala bangsa

×          Alasan objektif proklamasi : penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan                               peri-kemanusiaan dan peri-keadilan\

×          Alasan subjektif : indonesia ingin melepaskn diri dari penjajahan

2.   Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

×          Ada cita-cita negara : masyarakat adil dan makmur  dalam wadah Negara kesatuan.

×          Kemerdekaan bukan tujuan akhir perjuangan, tp cuma jembatan

      3.  Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan  kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

×          Pengakuan Nilai Religious : kemerdekaan bukan semata- semata hasil usaha manusia, tp karunia YME

×          Pengakuan adanya nilai moral : didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,

4.   Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

×          Tujuan negara : tujuan khusus : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa . tjuan umum : melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

×          Tentang ketentuan diadknnya UUD

×          Tentang bentuk negara : NKRI yg berkedaulatn rakyat

×          Dasar filsafat negara pancasila

9.   Contoh perilaku yg Konstitusional

–         Menciptakan kultur taat hukum yg sehat dan aktif (Culture Of Law)

–         Medorong proses pembuatan hukum yg aspiratif (Process Of Lwa Making)

–         Menciptakan aparat penegak hukum yg jujur dan bertanggung jawab (Structure Of Law)